Penguatan Pemahaman Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Bagi Pelajar Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Di SMKN 7 Pandeglang

Abstrak

Pemahaman terhadap sistem peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari pembentukan kesadaran hukum pelajar sebagai generasi muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis tingkat pemahaman pelajar SMKN 7 Pandeglang mengenai sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kesadaran hukum, serta merumuskan strategi penguatan literasi hukum yang relevan dengan karakteristik pendidikan kejuruan. Kegiatan dilaksanakan pada 27 April 2026 di Aula SMKN 7 Pandeglang dengan 56 peserta berdasarkan daftar hadir. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui asesmen awal, observasi partisipatif, wawancara, penyuluhan, diskusi interaktif, dan dokumentasi. Hasil asesmen menunjukkan bahwa pemahaman pelajar masih bersifat parsial. Sebanyak 68% responden mampu menyebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, tetapi hanya 24% yang mampu menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan secara runtut. Hanya 31% yang mampu mengaitkan kasus perundungan digital atau penyebaran informasi tanpa verifikasi dengan ketentuan hukum secara proporsional. Di sisi sikap, 74% menyatakan kepatuhan terhadap aturan merupakan kewajiban moral, tetapi legitimasi internal terhadap hukum belum kuat. Temuan tersebut menunjukkan perlunya pergeseran dari pembelajaran hukum yang berorientasi hafalan menuju pembelajaran kontekstual, partisipatif, dan berbasis masalah. Strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan kapasitas guru, integrasi literasi hukum dengan kompetensi kejuruan, pembentukan budaya sekolah yang transparan dan adil, penguatan literasi hukum digital, serta kemitraan dengan keluarga, lembaga penegak hukum, dan dunia usaha/industri.