Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas: Perbandingan Yogyakarta dan Jawa Barat

Abstrak

Pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada penerimaan peserta didik di sekolah reguler, tetapi juga pada kemampuan kelembagaan menyediakan akomodasi yang layak, asesmen multidisipliner, dukungan psikososial, pendampingan keluarga, teknologi asistif, serta koordinasi layanan pendidikan dan sosial. Penelitian ini menganalisis variasi kapasitas kelembagaan pendidikan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat melalui studi kasus komparatif berbasis data sekunder. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, statistik pendidikan, dokumen pemerintah daerah, laporan lembaga internasional, dan penelitian ilmiah periode 2020–2025. Temuan menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki kesinambungan kebijakan yang relatif panjang melalui regulasi pendidikan inklusif, pusat sumber, jejaring organisasi penyandang disabilitas, dan ekosistem pendidikan yang terkonsentrasi. Sebaliknya, Jawa Barat menghadapi persoalan skala, ketimpangan kapasitas antardaerah, distribusi layanan, dan fragmentasi antara sekolah reguler, sekolah luar biasa, serta pelayanan sosial. Kebijakan Jawa Barat pada 2025 memperkuat kewajiban penyelenggaraan pendidikan inklusif, kemitraan dengan sekolah luar biasa, dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas, tetapi efektivitas implementasinya bergantung pada pembiayaan, kompetensi guru, dan mekanisme koordinasi tingkat cabang dinas. Penelitian ini mengembangkan Model Kapasitas Konversi Inklusi, yang menjelaskan bahwa regulasi baru menghasilkan partisipasi pendidikan apabila dimediasi oleh kapasitas organisasi, dukungan keluarga, asesmen kebutuhan, akomodasi pembelajaran, dan penerimaan sosial. Implikasi kebijakan menekankan penguatan pekerjaan sosial berbasis sekolah, Unit Layanan Disabilitas yang operasional, pendanaan berbasis kebutuhan, serta partisipasi bermakna anak dan organisasi penyandang disabilitas.