Integrasi Perlindungan Sosial dan Keberlanjutan Pendidikan Anak Rentan: Perbandingan DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga rentan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan biaya sekolah, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan untuk menghubungkan perlindungan sosial, dukungan psikososial, pendampingan keluarga, dan pelayanan pendidikan. Penelitian ini menganalisis bagaimana variasi kapasitas kelembagaan memengaruhi efektivitas integrasi perlindungan sosial dan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan studi kasus komparatif kualitatif dengan memanfaatkan statistik resmi, dokumen perencanaan, peraturan, laporan program, dan hasil penelitian periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki arsitektur bantuan yang lebih berlapis melalui kombinasi program nasional dan bantuan pendidikan daerah, didukung kapasitas fiskal, kepadatan layanan, dan infrastruktur administratif yang relatif lebih kuat. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur menghadapi kemiskinan multidimensional, hambatan geografis, keterbatasan layanan, dan ketergantungan lebih besar pada program nasional. Perbedaan tersebut tercermin dalam kesenjangan partisipasi pendidikan pada kelompok usia 16–18 tahun. Akan tetapi, kedua kasus memperlihatkan kelemahan serupa, yaitu belum terlembaganya pekerjaan sosial berbasis sekolah sebagai sistem manajemen kasus yang mengintegrasikan masalah ekonomi, keluarga, psikososial, dan pendidikan. Penelitian ini mengembangkan model kapasitas integrasi sosial-pendidikan yang menjelaskan bahwa dampak bantuan dimediasi oleh sinkronisasi data, koordinasi lintas sektor, kesinambungan manfaat, kapasitas keluarga, dan keterikatan anak terhadap sekolah. Implikasi kebijakan menekankan perlunya tim layanan sosial-pendidikan berbasis wilayah, penguatan penjangkauan aktif, dan diferensiasi desain intervensi berdasarkan kedalaman kerentanan serta kondisi geografis.